Oleh: Alif Resnu Ahmad, S.H.
Hak Asasi Manusia adalah kedaulatan moral yang lebih tinggi daripada kedaulatan negara. Konstitusi menjaminnya; namun, penegasan HAM yang sejati hanya terwujud ketika negara menjalankan kewajiban positifnya untuk memenuhi, bukan sekadar menahan diri dari pelanggaran.
Setiap tanggal 10 Desember, dunia serentak memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Momentum ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan penegasan kembali komitmen global dan nasional terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Bagi Indonesia, HAM adalah tiang penyangga utama konstitusi, menjamin bahwa martabat individu tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan atau struktur sosial. Pemahaman mendalam mengenai dimensi hukum HAM sangat krusial untuk memastikan hak-hak tersebut terimplementasi secara utuh.
Pilar Hukum dan Kewajiban Konstitusional
Secara yuridis, HAM di Indonesia memiliki kedudukan tertinggi. UUD 1945, terutama melalui Pasal 28A hingga 28J, menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hingga hak atas lingkungan hidup yang sehat. Jaminan konstitusional tersebut menempatkan HAM di atas setiap kebijakan atau undang-undang sektoral. Kepatuhan terhadap konstitusi berarti kepatuhan absolut terhadap perlindungan HAM.
Indonesia juga terikat pada berbagai instrumen hukum internasional. Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menegaskan bahwa kewajiban HAM bersifat menyeluruh. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada kewajiban untuk tidak melanggar (negative obligation), tetapi juga kewajiban positif (positive obligation) negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dan progresif demi pemenuhan hak-hak tersebut (Boyle: 2012). Hukum internasional menuntut adanya integrasi prinsip HAM dalam setiap perencanaan pembangunan. Penegasan HAM yang sejati terwujud ketika negara menjalankan kewajiban positifnya untuk memenuhi hak rakyat, bukan sekadar menahan diri dari pelanggaran.
Teori Hukum Kontemporer dan Keadilan Adaptif
Analisis hukum modern sering menggunakan kerangka Teori Positive Obligation atau Kewajiban Positif Negara. Teori tersebut menyatakan bahwa negara harus secara aktif menciptakan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan warga negara menikmati hak-hak mereka. Misalnya, terkait hak atas kesehatan, kewajiban positif mencakup pembangunan infrastruktur layanan kesehatan yang merata dan pengalokasian anggaran yang memadai.
Hukum HAM tidak boleh statis. Prinsip Evolutive Interpretation mengajarkan bahwa hak atas kehidupan hari ini harus mencakup tantangan krisis iklim dan digital. Keadilan sejati menuntut kita menafsirkan hak lama untuk mengatasi ketidakadilan baru.
Hukum HAM tidak boleh bersifat statis. Prinsip Penafsiran yang Berevolusi (Evolutive Interpretation) sangat relevan (Council of Europe: 2020). Prinsip tersebut memungkinkan pengadilan dan pembuat hukum untuk menafsirkan hak-hak lama, seperti hak atas kehidupan, agar mencakup tantangan baru. Hal tersebut mencakup ancaman lingkungan yang disebabkan oleh krisis iklim atau dampak negatif dari teknologi digital. Keadilan sejati menuntut kita menafsirkan hak lama untuk mengatasi ketidakadilan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Kemampuan hukum untuk merespons isu-isu global tersebut menjadi tolok ukur utama relevansinya.
Tantangan Implementasi dan Keadilan Distributif
Meskipun kerangka hukum telah kuat, tantangan implementasi tetap besar. HAM tidak akan tercapai sepenuhnya jika masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam menikmati hak-hak dasar, sebuah isu yang terkait erat dengan konsep Keadilan Distributif. Keadilan Distributif menuntut bahwa sumber daya, kesempatan, dan manfaat pembangunan didistribusikan secara adil dan merata, terutama kepada kelompok yang rentan. Di Indonesia, isu hak atas tanah, akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat, dan kesenjangan layanan kesehatan sering menjadi titik kritis pelanggaran HAM. Ketika akses terhadap layanan kesehatan atau hak atas tanah masih timpang, janji HAM adalah janji yang cacat.
Penegakan HAM di tingkat regional juga memerlukan penguatan serius. Komnas HAM berperan penting sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik dan respons dari lembaga penegak hukum lainnya. Data pengaduan yang diterima Komnas HAM setiap tahun menunjukkan bahwa isu terkait hak atas tanah, perlakuan yang tidak adil oleh aparat, dan akses terhadap layanan publik masih mendominasi keluhan masyarakat (Komnas HAM: 2024).
Martabat universal tidak akan tercapai tanpa Keadilan Distributif. Ketika akses terhadap layanan kesehatan atau hak atas tanah masih timpang, janji HAM adalah janji yang cacat. Menjaga HAM adalah tugas kolektif: memastikan bahwa hak yang diakui secara hukum, dirasakan secara merata oleh setiap individu.
Peringatan Hari HAM Sedunia harus mendorong setiap elemen bangsa untuk mengevaluasi komitmen mereka terhadap martabat universal. Penegasan kedaulatan hukum yang sesungguhnya terjadi ketika HAM ditegakkan tanpa diskriminasi, memastikan setiap warga negara dapat menikmati janji penuh dari konstitusi dan hukum internasional. Hak asasi manusia adalah fondasi peradaban yang berkeadilan, dan menjaganya adalah tugas kolektif yang berkelanjutan. Martabat universal tidak akan tercapai tanpa Keadilan Distributif.
