Oleh: Danadipa Putra, S.H.
“Sebuah perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun hukum tidak boleh membiarkan kesepakatan menjadi jerat bagi pihak yang lemah.”
Hukum perdata Indonesia, yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), menempatkan Asas Kebebasan Berkontrak (partij autonomie) sebagai pilar utama. Asas tersebut memberikan hak bagi setiap individu untuk menentukan isi, bentuk, dan pihak dalam sebuah perjanjian. Kebebasan ini sering kali menjadi fatamorgana dalam realitas ekonomi modern. Perjanjian standar atau kontrak baku (adhesion contract) yang disodorkan secara sepihak oleh korporasi besar kepada konsumen kecil telah mengubah ruang kebebasan menjadi ruang paksaan yang terselubung.
Dominasi Kontrak Baku dan Ilusi Kesepakatan
Pasal 1338 BW menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bunyi pasal ini sering kali dijadikan tameng oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi untuk memaksakan klausul eksonerasi—klausul yang membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum jika terjadi kerugian. Konsumen, dalam kondisi “ambil atau tinggalkan” (take it or leave it), dipaksa menyetujui syarat-syarat yang bahkan belum sempat mereka baca atau pahami sepenuhnya.
Analisis melalui Teori Keadilan Kontrak (Contractual Justice) menunjukkan bahwa kesepakatan yang sah harus didasarkan pada keseimbangan posisi tawar (bargaining power). Apabila posisi antara kedua belah pihak sangat timpang, kebebasan berkontrak hanya akan melahirkan eksploitasi. Data sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menunjukkan bahwa sebagian besar konflik bersumber dari klausul-klausul yang dianggap tidak adil dan merugikan pihak lemah secara sepihak. Hukum harus hadir bukan sebagai penonton pasif, melainkan sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa setiap “kesepakatan” benar-benar lahir dari kehendak yang bebas, bukan dari keterdesakan.
Asas Itikad Baik: Roh di Balik Lembar Perjanjian
“Kertas kontrak bisa memuat seribu kata, tetapi tanpa itikad baik, ia hanyalah alat untuk membenarkan ketidakadilan.”
Setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan Itikad Baik (te goeder trouw) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Asas tersebut menuntut kedua belah pihak untuk bertindak jujur, terbuka, dan memperhatikan kepentingan pihak lain secara wajar. Itikad baik bukan sekadar pemanis kata, melainkan instrumen yustisial bagi hakim untuk melakukan intervensi terhadap kontrak yang isinya dianggap melanggar kepatutan atau keadilan substantif.
Komparatif dengan sistem hukum perdata di Belanda (Nieuw Burgerlijk Wetboek), penerapan itikad baik bahkan dapat mengesampingkan kata-kata dalam kontrak jika pelaksanaan kontrak tersebut akan menghasilkan ketidakadilan yang luar biasa. Di Indonesia, hakim harus lebih berani menggunakan asas itikad baik untuk membatalkan klausul-klausul yang menjerat dan tidak masuk akal. Penegakan hukum perdata tidak boleh hanya terpaku pada apa yang tertulis di atas materai, tetapi harus menggali niat dan keadilan di balik teks tersebut.
Penyalahgunaan Keadaan sebagai Cacat Kehendak
Teori hukum modern memperkenalkan doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai alasan pembatalan kontrak. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi psikologis, darurat ekonomi, atau ketergantungan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional. Meskipun secara formal tidak ada unsur paksaan fisik, secara substansial kehendak pihak yang lemah telah terdistorsi oleh keadaan yang menekan.
Ujian terhadap asas-asas perdata ini semakin nyata di era digital, di mana kontrak-kontrak raksasa disembunyikan di balik tombol “Setuju” yang cepat. Penguatan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan keperdataan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya iklim bisnis yang sehat dan beretika. Hukum perdata harus mampu berevolusi dari sekadar aturan administratif menjadi pelindung martabat manusia dalam setiap interaksi ekonomi.
Menyeimbangkan Kepastian dan Keadilan
Kepastian hukum melalui kontrak memang penting, tetapi kepastian tersebut tidak boleh mengorbankan rasa keadilan. Keadilan prosedural dalam menandatangani dokumen harus dibarengi dengan keadilan isi yang substantif.
Masyarakat perlu didorong untuk lebih jeli dalam memahami setiap hak dan kewajiban sebelum memberikan tanda tangan, sementara regulator harus lebih ketat dalam mengawasi kontrak-kontrak baku yang beredar di publik.
Hukum perdata nasional kita harus dipandang sebagai entitas yang hidup dan bernafas sesuai perkembangan zaman. Asas kebebasan berkontrak tetap menjadi jantung dari sistem ekonomi bebas, tetapi itikad baik adalah oksigen yang menjaganya agar tidak membusuk menjadi tirani privat.
“Keadilan perdata adalah tentang menjaga keseimbangan. Ia memastikan bahwa tangan yang kuat tidak boleh mencekik, dan tangan yang lemah tidak boleh dibiarkan tanpa perlindungan.”
