Di persimpangan kesulitan finansial, hukum menawarkan dua jalan: likuidasi yang adil atau peluang restrukturisasi
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah dua instrumen hukum yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dunia usaha dan melindungi kepentingan para pihak saat suatu perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Dasar utama dari kedua proses itu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penerapan undang-undang tersebut bertujuan ganda: memastikan pembagian aset debitur dilakukan secara adil (pari passu pro rata parte) dan, khususnya PKPU, memberikan kesempatan bagi perusahaan yang sebenarnya masih sehat untuk bangkit kembali melalui restrukturisasi.
Tujuan dan Perbedaan Esensial
Kepailitan adalah suatu kondisi di mana debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Tujuan akhir dari kepailitan adalah likuidasi (penjualan) aset debitur untuk membayar seluruh utang. Proses itu diatur oleh Kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas. Seluruh harta debitur yang pailit beralih status menjadi harta kepailitan (boedel pailit).
Sebaliknya, PKPU adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utangnya kepada kreditur. Tujuannya adalah mencapai perdamaian melalui proposal rencana pembayaran utang baru. PKPU memberikan masa waktu tertentu bagi debitur dan kreditur untuk bernegosiasi di bawah pengawasan Hakim Pengawas dan dibantu oleh Pengurus. Jika proposal perdamaian diterima oleh mayoritas kreditur dan disahkan oleh pengadilan, perusahaan dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan terhindar dari kepailitan.
Prosedur dan Kepentingan Para Pihak
Permohonan Kepailitan dapat diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia (untuk Bank), Badan Pengawas Pasar Modal (untuk Perusahaan Efek), atau Menteri Keuangan (untuk Perusahaan Asuransi). Sementara itu, permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur itu sendiri (PKPU Sukarela) atau oleh kreditur (PKPU Wajib). Perbedaan mendasar itu mencerminkan fokus PKPU sebagai upaya penyelamatan, bukan penghukuman.
Dalam proses Kepailitan, kepentingan kreditur dilindungi melalui asas pari passu (kesamaan hak) dan pro rata parte (proporsional), yang berarti semua kreditur harus diperlakukan setara dalam pembagian hasil penjualan aset, kecuali bagi kreditur yang memiliki hak istimewa (kreditur separatis). Seluruh kegiatan penagihan harus dihentikan segera setelah pernyataan pailit, digantikan oleh proses verifikasi utang.
Dalam PKPU, debitur mendapatkan perlindungan berupa judicial stay, yaitu penundaan sementara semua tuntutan hukum dan eksekusi utang, sehingga debitur memiliki ruang bernapas untuk menyusun rencana perdamaian. Kreditur dilindungi karena mereka memiliki hak untuk menolak proposal perdamaian. Jika perdamaian gagal dicapai, atau jika debitur ingkar janji, PKPU dapat segera diubah menjadi Kepailitan.
Contoh Kasus Besar
Kasus-kasus besar di Indonesia seringkali melibatkan jalur PKPU. Misalnya, restrukturisasi utang yang sukses pada maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2022 menunjukkan keberhasilan PKPU. Meskipun memiliki utang triliunan rupiah kepada banyak kreditur, Garuda berhasil meyakinkan mayoritas kreditur untuk menyetujui rencana perdamaian yang mengurangi jumlah utang dan mengubah utang menjadi instrumen lain, sehingga maskapai itu dapat terus beroperasi.
Kasus lain melibatkan perusahaan telekomunikasi atau properti. Semua kasus tersebut menegaskan bahwa Hukum Kepailitan dan PKPU, meskipun tampak menyeramkan, adalah mekanisme hukum yang esensial. Keduanya memberikan solusi terstruktur di tengah krisis keuangan perusahaan, memastikan bahwa kerugian dapat diminimalisir dan, yang terpenting, menjamin adanya kepastian hukum bagi transaksi utang piutang dalam ekosistem bisnis Indonesia.
