Keadilan tidak boleh terpenjara dalam formalitas undang-undang ketika kebenaran faktual sedang diperjuangkan oleh mereka yang tertindas di ruang publik digital.
Media sosial saat ini telah bertransformasi menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan secara mandiri melalui penyampaian pengalaman pribadi kepada khalayak luas. Tindakan memviralkan suatu kejadian sering kali menjadi pilihan terakhir ketika jalur formal dianggap tidak memberikan respons yang memadai. Menurut analisis hukum acara (Sudikno Mertokusumo: 2006), penegakan hukum seharusnya senantiasa berpijak pada konteks dan tujuan dari suatu tindakan agar tidak menimbulkan ketidakadilan yang mencederai perasaan masyarakat.
Analisis Kasus Konkret dan Risiko Pelaporan Balik
Realitas penegakan hukum di Indonesia baru-baru ini diuji melalui peristiwa yang menimpa pengelola restoran Bibi Kelinci di Jakarta Selatan (Dokumen Fakta: 2025). Tindakan korban yang mengunggah rekaman CCTV mengenai dugaan pencurian merupakan upaya proteksi diri serta pemberian peringatan bagi pelaku usaha lain. Berdasarkan kronologi yang ada, penetapan status tersangka terhadap pihak yang menyuarakan fakta menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan nama baik dengan hak korban dalam mengungkap kebenaran materiil.
Kepolisian dalam menangani perkara tersebut cenderung memisahkan antara tindak pidana asal dengan unggahan di media sosial sebagai dua entitas hukum yang berdiri sendiri. Langkah demikian berisiko menciptakan situasi di mana hukum justru digunakan sebagai instrumen untuk membungkam aspirasi korban. Ketentuan hukum seharusnya mampu membedah apakah suatu unggahan didasari oleh niat jahat atau murni merupakan penyampaian fakta atas suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan.
Relasi UU ITE dengan Prinsip Kepentingan Umum
Konstruksi hukum mengenai pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE kini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Republik Indonesia: 2024). Menurut pedoman pelaksanaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Pemerintah RI: 2021), terdapat batasan tegas bahwa penyampaian fakta bukan merupakan tindak pidana sepanjang dilakukan secara proporsional. Kritik serta keluhan tidak boleh sekadar dilihat dari aspek tersinggungnya perasaan seseorang, melainkan harus dinilai dari aspek kebenaran isinya.
Pengecualian pidana bagi pihak yang bertindak demi kepentingan publik juga ditegaskan kembali dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP Nasional (Republik Indonesia: 2023). Menurut ketentuan tersebut, perbuatan yang dilakukan untuk membela diri atau kepentingan umum tidak dapat dipidana sebagai pencemaran nama baik. Penyampaian informasi mengenai pelaku kejahatan melalui media sosial sering kali memenuhi kualifikasi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari kerugian yang sama. Penegak hukum dituntut untuk melampaui penilaian formalitas teks dan mulai menyentuh substansi dari tujuan penyebaran informasi tersebut.
Transformasi Penegakan Hukum yang Kontekstual
Hukum pada akhirnya harus berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi setiap warga negara, bukan menjadi alat kriminalisasi bagi mereka yang mencari keadilan. Penegakan hukum di ruang digital perlu dilakukan secara adil dan kontekstual guna mencegah penyalahgunaan regulasi ITE oleh pihak-pihak yang sebenarnya sedang menghadapi persoalan hukum primer. Sinergi antara berbagai regulasi terbaru menuntut aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam melihat posisi korban dalam suatu perkara secara utuh.
Penyampaian fakta yang akurat di media sosial seharusnya tidak serta-merta dianggap sebagai serangan terhadap kehormatan. Pengakuan terhadap hak berekspresi dan hak korban harus mendapatkan porsi yang seimbang dalam setiap proses penyidikan. Hanya melalui pendekatan yang proporsional inilah, integritas hukum di ruang siber dapat dipertahankan tanpa harus mengorbankan suara-suara yang sedang memperjuangkan kebenaran.
Hukum tidak sekadar mencari selembar kertas bertanda tangan, ia mencari kejujuran yang tersurat untuk menegakkan keadilan yang tersirat.
