Hukum pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi harus adaptif dan berorientasi pada keadilan substantif guna melindungi individu dari potensi kesewenang-wenangan negara.
Prinsip lex mitior merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa harus diterapkan. Istilah yang berasal dari bahasa Latin ini bermakna “hukum yang lebih ringan” dan berfungsi sebagai pengejawantahan dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana modern. Kehadiran asas tersebut menjadi koreksi terhadap kekakuan asas legalitas, terutama ketika terjadi transisi norma hukum yang berpotensi memengaruhi nasib hukum seorang terdakwa secara signifikan.
Pergeseran Paradigma Hukum dan Keadilan Substantif
Individu yang berhadapan dengan hukum sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan negara yang memiliki perangkat aparat penegak hukum yang sangat dominan. Ketidakseimbangan posisi tersebut menuntut adanya prinsip perlindungan yang memadai agar terdakwa tidak dibebani oleh ketentuan hukum yang lebih berat apabila tersedia ketentuan lain yang lebih ringan. Asas lex mitior memastikan bahwa perubahan hukum yang bersifat menguntungkan tetap dapat diterapkan meskipun perbuatan pidana dilakukan sebelum perubahan tersebut berlaku secara formal.
Analisis mengenai keadilan dalam transisi norma hukum dapat dibedah melalui teori Keadilan Restoratif Kontemporer yang dikembangkan oleh John Braithwaite (2002). Braithwaite berargumen bahwa hukum harus lebih fokus pada pemulihan dan perlindungan hak asasi daripada sekadar penghukuman yang bersifat retributif.
Dalam konteks lex mitior, penggunaan aturan yang lebih ringan merupakan bentuk pengakuan negara bahwa tujuan hukum telah bergeser menuju perlindungan martabat manusia. Hal tersebut selaras dengan pemikiran Achmad Ali (2009) mengenai hukum yang berkeadilan materiil, di mana kepastian hukum tidak boleh mengabaikan nilai kemanfaatan bagi subjek hukum yang terlibat.
Implementasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2025
Semangat perlindungan terhadap terdakwa semakin diperkuat melalui pembaruan hukum acara pidana di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Salah satu ketentuan krusial dalam regulasi tersebut adalah Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP, yang secara tegas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.
Norma baru tersebut membawa implikasi hukum yang sangat besar karena menutup ruang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ke tingkat Mahkamah Agung apabila Pengadilan Negeri telah menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.
Ketentuan hukum tersebut secara langsung menghapus praktik lama yang masih membuka celah kasasi terhadap putusan bebas dalam kondisi tertentu. Dampak positif dari regulasi ini adalah putusan bebas memperoleh kekuatan hukum tetap secara lebih cepat, sehingga memberikan kepastian hukum yang nyata bagi terdakwa. Langkah tersebut sekaligus mengakhiri beban psikologis dan sosial yang harus ditanggung oleh individu akibat proses hukum yang berkepanjangan tanpa dasar yang kuat.
Sinergi Lex Mitior dan Pembatasan Kasasi
Apabila dianalisis secara mendalam, larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP memiliki keterkaitan erat dengan semangat asas lex mitior. Keduanya sama-sama mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan. Dalam situasi di mana otoritas harus memilih antara melanjutkan proses hukum yang memberatkan atau mengakhirinya dengan menjadikan putusan bebas sebagai keputusan final, maka kehendak untuk mengambil pilihan yang paling ringan dan menguntungkan bagi terdakwa adalah prioritas utama.
Perspektif Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo (2009) sangat relevan dalam melihat fenomena ini. Rahardjo menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pemblokiran upaya kasasi terhadap putusan bebas merupakan manifestasi dari hukum yang bergerak secara progresif guna melindungi hak konstitusional warga negara. Penghentian proses hukum pada tahap putusan bebas merupakan implementasi konkret dari nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari sistem peradilan pidana Indonesia saat ini.
Kesimpulan
Asas lex mitior dan pembatasan upaya kasasi terhadap putusan bebas merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan proporsional. Melalui sinkronisasi antara prinsip hukum materiil dan hukum acara ini, Indonesia memperkuat jaminan bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum.
Keadilan sejati tercapai ketika negara mampu menjamin bahwa setiap perubahan hukum selalu berorientasi pada perlindungan hak asasi dan penghormatan terhadap kepastian hukum yang substantif. Transformasi paradigma hukum dari yang semula cenderung represif menjadi lebih protektif merupakan langkah besar dalam menjaga martabat peradilan nasional di hadapan dunia.
Penulis: Mukhamad Luqman, S.H.
Referensi Utama:
- Regulasi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP.
- Teori & Analisis: Restorative Justice and Responsive Regulation (John Braithwaite: 2002); Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Achmad Ali: 2009); Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo: 2009); Apa Itu Asas Lex Mitior? (Dokumen Analisis: 2026).
